MANDATORI NEGARA MELALUI UNDANG-UNDANG TERKAIT DENGAN PENYULUHAN PERIKANAN

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 57
Pemerintah menyelenggaran pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan

Pasal 58
Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan

2. Undang-Undang Nomor 16 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Undang-Undang 16 Tahun 2006 merupakan legislasi yang membahas mengenai sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sehingga semua isi yang terkandung didalamnya dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan selama Undang-Undang tersebut belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang lain yang terbit setelahnya.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam

Pasal 12 ayat (3)
Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan dan pendampingan;
c. kemitraan usaha;
d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, dan
e. penguatan kelembagaan.

Pasal 49
ayat (1)
Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya.
ayat (2)
Pemberian fasilitas penyuluhan berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh
ayat (3)
Penyediaan penyuluh paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang penyuluh dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan perikanan
ayat (4)
Penyuluh harus memiliki kompetensi di bidang Usaha Perikanan dan/atau Usaha Pergaraman.
ayat (5)
Pendampingan dapat dilakukan oleh penyuluh.